Dalam menyikapi perkembangan
papua baru ini, para elit local politik kian gencar ingin memekarkan
daerah otonom baru, masyarakat local papua bertanya, pemekaran daerah
untuk siapa?
Papua- Gejolak masalah sosial
kian tinggi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) belum diusut tuntas,
Situasi politik yang memanas menjadi buah bibir dewasa ini, keadaan
tersebut sangat risau dirasakan oleh masyarakat papua.
Setelah DPR Papua telah memparipurnakan
22 rencana kabupaten pemekaran akhir tahun 2012 lalu dan sudah
ditandatangani gubernur Papua, Lukas Enembe, kebijakan tersebut perlu di
tinjahu ulang karena kebijakan tersebut menimbukan pro dan kontak bagi
masyarakat.
“Masyarakat lokal menaruh harapan penuh
kepada pemerintah, namun pemekaran bukan solusi dalam mempercepat
pembangunan”, ungkap Tokoh masyarakat, Duma-dama, Marthen Magai (10/10)
dalam menyikapi isu pemekaran kabupaten Moni.
Hal senada juga disampaikan Ketua
Forum Masyarakat Adat Duma Dama (FMADD), Romario Yatipai mengatakan,
daerah Duma-dama dan Bibida, Paniai, secara tegas belum siap menerima,
alasanya, “ belum siapnya sumber daya manusia Delama, lanjutnya,
kriteria menjadi sebuah daerah otonom baru tidak cukup dengan dua
distrik, Duma-dama dan Bibida. Oleh karena itu, kami tidak mahu generasi
Delama menjadi pengemis, pemulung dan gelandang dalam lingkup masalah
sosial kedepan di tanahnya sendiri, ungkap, Romario.
Pernyataan diatas, menyatakan bahwa ada
masalah yang lebih penting dan perlu di kerjakan oleh Pemerintah,
seperti pembangunan infrastruktur jalan, baik jalan darat maupun membuka
akses transportasi udara dengan merenovasi lapangan terbang perintis di
Duma-dama, mencari pola pendidikan yang baik di daerah terisolir dan
menemukan konsep pemberdayaan yang tepat guna.
Pernyataan ini merupakan ungkapan
masyarakat Duma-dama dan Bibida secara keseluruan, baik yang masih
menetap di Duma-dama dan Bibida maupun juga Kota Timika, Paniai, Nabire
dan di Jayapura.(Selengkapnya....)
Posting Komentar