 |
| M'Rio.Y/by.Yatipai Tebas/Manado |
JAYAPURA – Persis pada tahun 2009
Kabupaten Paniai yang baru saja mekarkan dua kabupaten baru, diantaranya
Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai itu ternyata ada sekelompok
yang belum puas dengan kehadiran kabupaten baru dan ingin memekarkan
kabupaten lain dari kabupaten induk Paniai.
Kelompok yang mengatasnamakan Forum
Masyarakat Adat Duma-Dama (FMADD) dengan tegas mengatakan menolak
pemekaran Kabupaten Delama Jaya. Karena berbagai macam persoalan sedang
dan akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat Duma-Dama yang
mayoritasnya Suku Moni itu.
Ketua Forum Masyarakat Adat Duma Dama
(FMADD), Romario Yatipai kepada media ini di Jayapura Selasa, (03/09),
mengatakan, pihaknya selaku suku asli yang punya hak ulayat sangat
menolak dengan keras atas adanya isu akan pemekaran daerah otonom baru
dari kabupaten induk Paniai.
“Kami sangat menolak pemekaran Kabupaten
Delama Jaya itu dengan beberapa alasan utama dan itu nyata. Diantaranya, sumber daya manusia (SDM) sangat minim
dan belum diap. Sementara yang ke dua adalah hanya dua distrik, Distrik
Bibida dan Distrik Duma-Dama sangat tidak memenuhi syarat untuk menjadi
sebuah kabupaten. Yang ketiga itu berkaitan dengan kehidupan sosial,
yaitu sistem genosida atau pembunuhan rakyat tersistem akan tertanam dan
rakyat Duma-Dama pasti akan menjadi sasaran utama. Sementara yang ke
empat merupakan adat istiadat akan menjadi pelanggaran besar, yaitu
wilayah adat dan tempat keramat anak adat akan hancur dan generasi akan
punah. Dan yang kelima, pendatang (ras Melayu, red) akan menjadi pemilik
wilayah adat dan anak adat menjadi pemulung sampah”, tegas Yatipai.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut
wartawan media ini menghubungi kepada bupati Kabupaten Paniai, Hengky
Kayame, dirinya mengatakan sangat setuju dengan pendapat dari forum
tersebut. “Saya setuju,”, katanya singkat. (Sumber Papuaposnabire.com/Klik Untuk Selengkapnya...!!!)
“Jadi yang menyebarkan isu itu adalah yang
kalah dalam pesta demokrasi (Pemilukada, red) kemarin. Dan saya sebagai
bupati kabupaten Paniai tidak akan pernah memberikan rekomendasi kepada
siapapun terkait pemekaran itu. Kini saatnya kita bangun Paniai,”
tandas Hengky.
Senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan
Adat Daerah Paniai, John NR. Gobai ketika dihubungi media ini. Dirinya
mengaku sebagai dewan adat akan mendukung penuh program bupati Paniai,
bahwa tidak ada pemekaran lain selain Intan Jaya dan Deiyai. “Di
belakangan ini setelah selesai Pemilukada Paniai dan Intan Jaya sedang
muncul isu pemekaran tersebut. Dan aspirasi itu juga tidak pernah
dibicara di kampung, di Bibida dan Duma-Dama bahwa akan diadakan
pemekaran. Jadi ini orang-orang yang urus pemekaran itu di Sugapa,
Nabire, Jayapura dan Jakarta,” kata Gobay.
“Yang sebenarnya itu, kalau ada pikiran
mau pemekaran diatur, diurus dan dibentuk panitia di kabupaten induk.
Kenapa tidak bicarakan di kabupaten induk, di Paniai ?” tanya
John.
Lanjut pria berkaca mata ini, bahwa
melihat dari pengalaman pemekaran Intan Jaya dan Deiyai itu bicara dari
kabupaten Induk (Paniai, red). “Jadi, waktu pemekaran Intan Jaya dan
Deiyai itu dong duduk di Enarotali (ibukota Paniai) baru sampaikan
kepada bupati, gubernur dan ke pemerintah pusat di Jakarta. Itu
prosedurnya”, ungkap John.
“Saya sepakat dengan pernyataan forum itu,
luasan wilayah yang hanya dua distrik itu memang benar. Itu termuat
dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang turunannya itu pemerintahan
gabungan dan pemerintahan pemekaran itu harus atur jelas, bahwa kalau
hendak bentuk sebuah kabupaten itu minimal empat distrik” tuturnya
dengan nada tinggi.
Lebih lanjut John mengatakan akan ada
dampak sosial budaya terkait tempat-tempat keramat. “Ketika ada
kabupaten itukan jelas akan membangun bangunan, ruas jalan, jembatan dan
lain sebagainya. Sehingga tempat-tempat keramat akan sasaran dan
kekayaan-kekayaan budaya yang masih misteri itu akan hancur. Sebab,
mulai dari Bibida sampai Duma-Dama ini ada banyak daerah-daerah
terlarang”, katanya.
“Saya sebagai dewan adat, meminta kepada
para intelektual Moni dan Mee agar bicara baik saja dengan bupati Paniai
dan bupati Intan Jaya dalam hal penempatan jabatan di birokrasi untuk
membangun daerah kita ini menuju hari esok yang lebih cerah”, ungkapnya.
Posting Komentar