Jayapura,MAJALAH SELANGKAH -- Untuk menuju Papua sehat 2018, salah
satu program yang digagas oleh gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua,
Lukas Enembe dan Klemen Tinal menuju Papua yang mandiri yaitu dengan membentuk
Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP).
Adalah mencoba
menjawab akan kondisi buruknya derajat kesehatan di Provinsi Papua yang diikuti
dengan minimnya status kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat yang
rendah, naiknya angka penyakit menular seperti malaria, TBC, IMS dan
HIV/AIDS, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan sejumlah
persoalan yang lainnya.
"UP2KP adalah
sebuah unit kerja yang hadir di Provinsi Papua guna mempercepat implementasi vis-misi
Gubernur Papua dalam menjadikan masyarakat Papua untuk bangkit, mandiri dan
sejahtera dalam bidang kesehatan menuju Papua sehat tahun 2018," kata Direktur
Eksekutif UP2KP, drg. Aloysius Giyai, M.Kes usai pelantikan pengurus dan
peresmian kantor UP2KP di Jalan Baru Kali Acai, Kotaraja, Abepura, Sabtu (12/10/2013).
Aloysius
menjelaskan, perhatian utama dari UP2KP merupakan sumber daya
manusia (SDM) di bidang kesehatan, sebab nantinya akan melakukan pendistribusian
tenaga kesehatan di seluruh wilayah
Provinsi Papua.
"Unit
ini siap
menjalin hubungan koordinasi dengan berbagai lembaga di lingkup
pemprov Papua maupun menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah pihak
terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan
tugas-tugas unit
ini demi merekrut tenaga kerja," ungkapnya.
Kata Giyai,
latar belakang dari pembentukan UP2KP adalah keprihatinan Gubernur dan
Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM atas buruknya
derajat kesehatan di tanah Papua.
"Percepatan
pembangunan kesehatan Papua dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Maka, kita akan menyiapkan sedikitnya 1.000 dokter umum,
1.000 perawat atau bidan dengan keahlian khusus, 750 Apoteker dan 500 orang
dokter spesialis yang berasal dari Papua terutama orang asli Papua dan
membangun sistem informasi kesehatan integral melalui bank data kesehatan di
tiap kabupaten. Kami juga akan melibatkan para tokoh agama dan tokoh adat,
sebab ada penyakit yang tak bisa disembuhkan dengan cara medis, tapi dengan cara
adat dan agama," katanya menjelaskan.
Disinggung soal
besarnya biaya pada tahun 2013 untuk menangani langkah awal, Aloysius Giyai
yang juga Direktur RSUD Abepura ini mengatakan, dana bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua sebesar satu
milyar.
Sementara itu,
dalam sambutan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH menegaskan implementasi
dari dana Otonomi Khusus (Otsus) di bidang kesehatan selama sepuluh (10) tahun
berjalan mengalami kemunduran yang sangat drastis. Oleh karena itu, lanjut
Enembe, dalam kepemimpinnya mencoba untuk merubah kebisuan yang tertinggal jauh ini
menuju mandiri dan sejahtera.
"Sepuluh tahun
dana Otsus telah gagal di bidang kesehatan, karenanya hampir tiap saat korban
berjatuhan di atas tanah Papua yang kaya raya ini," tegas Lukas Enembe.
"Jangan kita
tunggu sampai tunda-tunda, tetapi harus ada upaya yang bisa kita laksanakan agar
masyarakat Papua sehat dan sejahtera. Sakit tak bisa tunggu, maka hal ini yang
kita mau untuk merubah selama kepemimpinan kami," tuturnya.
"Masyarakatku terus meninggal entah karena
malaria,
kurangnya gizi, tak memiliki hunian yang standar, kekerasan dalam rumah
tangga, kriminal baku tikam apalagi para pemuda dibunuh terus oleh
militer. Jangan lagi terulang kembali," pungkas Enembe dengan nada
tinggi
Posting Komentar