Manokwari
– Persoalan PEPERA 1969 adalah forum politik. Itu forum politik yang
diselenggarakan oleh Negara untuk mendapatkan keputusan politik orang
asli Papua menjadi bagian dari NKRI pada tahun 1969. Karena itu, setiap
orang asli Papua perlu mengetahui, bahwa puncak perjuangan martabat
orang asli Papua dalam sejarah perjalanan politik itu sudah berakhir
dengan dua fase. “Saya sebagai ketua MRP PB menegaskan kepada Fase pertama, melalui PEPERA yang memastikan status politik orang asli Papua menjadi warga negara RI. Dan fase kedua, adalah melalui komitmen Negara untuk mensejahterakan orang asli Papua melalui UU Otsus. Ini dua fase yang harus dipahami,” jelas Vitalis Yumte baru-baru ini.
Dikatakan, di era Otonomi khusus yang menjadi tugas dan kewajiban orang asli Papua, adalah bagaimana mendialogkan implementasi Otsus dengan MRP sebagai representasi kultur. Untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan kepada pemerintah, agar benar-benar memberi fokus pelayanan melalui kebijakan yang konkrit untuk mewujudkan upaya-upaya pemberdayaan, perlindungan, dan keberpihakan kepada orang asli Papua.
“Jadi, kita tidak lagi berbicara kebelakang. Ketika orang Papua berbicara kebelakang, maka kehidupan Papua di dalam NKRI akan menaburkan suatu upaya-upaya yang mubasir. Kita tidak lagi mewujudkan kedamaian, kesejahteraan sebagai cita-cita seperti yang dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
Perhatian dan kewajiban sebagai orang asli Papua maupun non Papua yang ada di tanah Papua, lanjut Yumte, agar membangun Papua menjadi gerbang perdamaian. Sebab, perdamaian itu tidak menjadi tugas lembaga keagamaan tertentu, suku tertentu. Tapi ini tugas semua umat manusia. Inilah cita-cita mulia yang harus dijamin. Hal ini berkorelasi dengan pencanangan Papua sebagai zona damai yang dilakukan oleh pimpinan lembaga-lembaga keagamaan.
“Kita sebagai warga dan umat beragama wajib menjamin dan melestarikannya. Tidak adalagi cara-cara anarkis untuk melakukan demonstrasi. Sebab, cara seperti itu tidak akan membawa kedamaian. Yang terjadi hanya, membangun kebencian diantara sesama warga yang lain yang hidup di tanah ini,” ujar Yumte lagi.
Sekaitan dengan itu, menanggapi perjuangan Papua Merdeka yang hingga kini masih digencarkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki padangan dan ideologi yang lain, kata Yumte, upaya tersebut adalah, sebuah hal yang tidak memberikan manfaat. Ada tugas terpenting yang harus dilakukan, yakni meminta keadilan kepada Negara seperti amanat UU Otsus.
“Persoalan Papua ini, ketika kita berbicara tentang merdeka, PEPERA yang tidak disetujui. Itu samahalnya kita perjuangkan sesuatu yang tidak ada untungnya melainkan lebih banyak memperoleh kerugian,” pungkasnya.
Disisi lain, Yumte sendiri menyayangkan masih ada perberjuangan seperti itu, serta berpikir untuk mengulangi kembali dan mementahkan persoalan PEPERA. Persoalan Papua itu tidak bisa dibicarakan soal politik dan disintegrasi bangsa.
Disamping itu, tambah Yumte, pemerintah sudah berjuang semaksimal mungkin dengan dana triliunan rupiah. Namun, belum mampu dimanfaatkan secara baik.
“Saya juga malu. Pemerintah mengalokasikan dana yang jumlahnya sangat banyak tapi kita sendiri tidak memanfaatkannya secara baik, tidak mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan yang maksimal kepada orang asli Papua. Karena itu, posisi MRP pada persoalan ini menjadi penting. Dan ini masuk dalam agenda penting yang dituangkan kedalam rencana strategi,” katanya.
Yumte mengatakan, semua orang Papua maupun non Papua, agar menjaga dan mencintai keutuhan NKRI. Terutama stabilitas keamanan. Kalau situasi tidak aman, nyaman, maka tidak ada orang yang bisa bekerja, menikmati kebahagiaan hidup. Untuk itu, dalam rangka mendukung tertibnya proses pembangunan.
“Ini menjadi tanggungjawab kita semua. Dan sebagai ketua lembaga kultur (MRP PB), saya mengimbau agar masyarakat ikut mendukung dan menciptakan dan mensosialisasikan Papua yang kita cintai ini sebagai zona damai,” tandasnya.Sumbernya....Klik jangan Ko Tinggalkan
Posting Komentar